Menkeu, Rakyat Tetap Melarat, Dana Trilyunan dihabisi Pejabat dan Birokrat. Pembangunan Mandek

Pekan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa mandeknya pembangunan di daerah bukan lantaran tidak adanya dana anggaran.

Sejak dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, ratusan triliun rupiah selalu digelontorkan pemerintah pusat ke daerah setiap tahunnya.

Namun, kenyataannya, sebagian rakyat tetap melarat, tidak mendapat banyak manfaat dari anggaran tersebut.
Lemahnya data sejak perencanaan anggaran jadi masalah pelik.
"Situasi yang dihadapi di 2016 kan memberikan pelajaran penting bahwa data dan database (perencanaan anggaran) itu sangat penting," ujar Menkeu di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/9/2016) malam.

(Baca : Sri Mulyani: Banyak Sekolah Masih seperti Kandang Kambing, Ini Bukan soal Kekurangan Duit...)

Gelontoran triliunan rupiah yang didelegasikan ke daerah, entah itu melalui program kementerian dan lembaga, atau transfer ke daerah langsung, justru mandek. Uang triliunan rupiah itu mentok di kas daerah dan tidak mengalir ke hilirnya, ke rakyat.

Hingga akhir Juli 2016 lalu, dana anggaran yang mengendap di bank-bank daerah masih Rp 224 triliun atau naik Rp 9,9 triliun dari posisi Juni 2016.

Padahal, gelontoran dana itu diperuntukkan bagi bidang kesehatan, pendidikan, hingga bantuan dana sosial bagi masyarakat miskin.

Presiden Joko Widodo berkali-kali meminta kepala daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran sehingga manfaat duit-duit itu bisa dirasakan rakyat.

Akan tetapi, apa mau dikata, perencanaan anggaran yang terbukti tidak berdasarkan basis data yang kuat seperti membuat kebingungan dalam mengalirkan anggaran itu.

Contoh teranyar buruknya perencanaan dana anggaran bisa dilihat dari kelebihan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang fantastis mencapai Rp 23,3 triliun.

Setelah ditelusuri, jumlah dana anggaran guru di daerah yang berhak menerima tunggangan profesi tidak sebanyak itu.

(Baca: DPR Soroti Kelebihan Anggaran Tunjangan Profesi Guru hingga Rp 23,3 Triliun)

Menurut Sri Mulyani, sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah melakukan sinkronisasi data sehingga anggaran yang sesungguhnya melimpah itu bisa benar-benar bermanfaat untuk rakyat, bukan kantong orang-orang yang mengatasnamakan wakil rakyat.

"Data itu data apa saja? Jumlah rumah sakit primer, tenaga kesehatan, kalau dari sisi pendidikan ya jumlah guru, sekolah, murid. Data ini perlu sinkronisasi yang luar biasa banyak," kata Ani.

Kementerian Keuangan sendiri akan memangkas dana anggaran pada APBNP 2016 sebesar Rp 137,6 triliun.

Rinciannya, belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 64,7 triliun. Adapun sisanya merupakan penghematan dana transfer ke daerah Rp 70,1 triliun dan dana desa sebesar Rp 2,8 triliun.

"Seperti yang disampaikan beberapa menteri bahwa mereka melihat banyak kata-kata bersayap (dalam perencanaan anggaran) sehingga ada ruang untuk efisiensi," ucap Ani.

Kementerian Keuangan sendiri menyampaikan akan terus memantau arus uang ke daerah sebagai implementasi APBN-P 2016. Hanya, persoalan efektivitas pengunaan anggaran tetap ada di tangan pemerintah daerah.

Sumber: konfrontasi

Tweet

Subscribe to receive free email updates: